Haruskah Penerus Perempuan Diizinkan Naik Takhta Kekaisaran Jepang?

  • BUDAYA
  • SOSIAL
  • Pertunangan Putri Mako (眞子さま), cucu tertua Kaisar Akihito (明仁さま), memicu bukan hanya sebuah perayaan indah sebuah hubungan asmara tapi juga perdebatan mengenai status perempuan dalam Keluarga Kekaisaran. Keluarga Kekaisaran Jepang menganut Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran (皇室 典範), yang diberlakukan sejak tahun 1947 ketika Kaisar menjadi simbol kesatuan dan bukan dianggap sebagai Tuhan. Di bawah undang-undang ini, Putri Mako tidak akan lagi menjadi anggota Keluarga Kekaisaran setelah dia menikah, dan anak-anaknya, tidak berhak atas sebuah takhta terlepas dari jenis kelamin.

    Keluarga Kekaisaran saat ini

    Saat ini, hanya ada 19 anggota kontemporer keluarga kerajaan. Sebagian besar mantan putri sudah menikah dan telah kehilangan status kerajaan mereka. Jumlah anggota keluarga kerajaan semakin berkurang, namun faktor tambahan dari Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran semakin mempersempit jumlah ahli waris yang memenuhi syarat.

    Saat ini hanya ada lima anggota laki-laki keluarga kerajaan: Kaisar Akihito sendiri (83 tahun), saudaranya Pangeran Hitachi (常陸宮さま; 81 tahun), anak laki-laki Kaisar Akihito, Putra Mahkota Naruhito (徳仁さま; 57 tahun) dan Pangeran Akishino (秋 篠 宮 さ ま; 51 tahun), serta putra Pangeran Akishino, Pangeran Hisahito (悠仁さま; 10 tahun). Di bawah undang-undang saat ini, hanya anak laki-laki yang berasal dari keturunan laki-laki dapat mewarisi takhta, yang berarti bahwa pewaris takhta berikutnya harus merupakan anak laki-laki dari salah satu nama yang disebutkan untuk memenuhi syarat naik takhta.

    Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa seorang putri akan kehilangan gelar dan juga tugas resminya saat dia menikah dengan orang biasa. Tentunya, tidak satu pun anaknya akan diberi gelar kerajaan, terlepas dari jenis kelaminnya.

    Perdebatan

    Dengan pernikahan Putri Mako yang akan datang, Jepang akan kehilangan satu lagi anggota penting Keluarga Kerajaan dan karenanya para ahli sistem Keluarga Kekaisaran mendesak agar Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran direformasi sedemikian rupa sehingga anggota perempuan Keluarga Kerajaan dapat mempertahankan status kerajaan mereka bahkan setelah menikah dan juga anak-anak mereka diberi status kerajaan. Selain itu, Partai Demokrat mengajukan undang-undang untuk mengizinkan penerus perempuan naik takhta, yang apabila disetujui, bisa menghasilkan masa depan dimana keluarga Kerajaan Jepang akan dipimpin oleh seorang Permaisuri.

    Menanggapi hal ini, parlemen Jepang mencatat dalam adendum Jumat lalu, 9 Juni 2017, bahwa mereka akan mempertimbangkan masalah perempuan di Keluarga Kerajaan untuk mempertahankan gelar dan jabatan resmi mereka bahkan setelah menikahi orang biasa. Perdana Menteri Shinzo Abe (安倍晋三) menyatakan pada hari yang sama bahwa memiliki penerus Kekaisaran yang stabil sangat penting dan dia sudah menyetujui untuk memeriksa masalah ini.

    Diskusi dan Pendapat Rakyat sebelumnya

    Ini bukan pertama kalinya diskusi semacam itu dilakukan. Setelah kelahiran anak tunggal Putra Mahkota Naruhito, Putri Aiko (愛子さま), pemerintah mempertimbangkan kemungkinan pewaris takhta perempuan. Perundingan tersebut ditinggalkan pada tahun 2006 ketika Pangeran Hisahito lahir. Mudah-mudahan kali ini, pemerintah akan bisa melakukan reformasi Undang-Undang Rumah Tangga Kekaisaran terutama karena masyarakat nampaknya mendukung langkah tersebut.

    Bahkan, dalam sebuah jajak pendapat oleh Kyodo News (共同信社) yang dirilis pada bulan Juni 2017, 86 persen mengatakan bahwa mereka mendukung pewaris takhta perempuan. Selain itu, 59 persen mendukung anak-anak yang lahir dari wanita kerajaan diizinkan naik takhta. Pada dasarnya, orang-orang di Jepang bereaksi positif terhadap keturunan perempuan di Istana Kerajaan.

    Direktur Studi Asia di Universitas Temple dan pakar sejarah Jepang modern, Profesor Jeff Kingston, menjelaskan reaksi positif ini karena keinginan Jepang untuk mengikuti norma-norma abad ke-21 dan untuk menghindari terjebak dalam pendekatan kuno yang kaku.

    Benar adanya, wawancara dengan generasi muda dan generasi yang lebih tua menggemakan sentimen ini.

    Nami Morooka yang berusia 21 tahun mengatakan, “Saya pikir kita harus memiliki keluarga kekaisaran yang lebih sesuai dengan zaman sekarang. Saya rasa kita tidak perlu terikat dengan cara lama.”

    Demikian juga dengan seorang pria berusia 80 tahun yang menolak disebutkan namanya, berkata, “Saya tidak mengerti mengapa ada orang yang tidak setuju dengan kaisar perempuan. Inggris memiliki seorang ratu dan tidak ada masalah dengan itu. Saya rasa akan sangat aneh jika ada ketidaksepakatan dengan gagasan itu.”

    Menjadi monarki tertua di dunia, semua mata tertuju pada Keluarga Kerajaan Jepang, apalagi sekarang Kaisar Akihito bersiap untuk menanggalkan takhta dan pertunangan Putri Mako menjadi perayaan nasional. Sekarang, lebih dari sebelumnya, orang perlu melihat stabilitas dalam garis keturunan kekaisaran. Inilah saat yang tepat untuk melakukan perubahan Undang-undang Rumah Tangga Kekaisaran dan orang-orang berharap Perdana Menteri Shinzo Abe, seorang pemimpin yang terkenal karena mempromosikan pemberdayaan perempuan akan dapat memimpin perubahan ini.

    Secara pribadi, saya pikir memiliki keturunan perempuan di Istana Kerajaan akan bermanfaat. Mengeluarkan perempuan dari Keluarga Kerajaan hanya karena jenis kelamin mereka dan siapa yang mereka nikahi adalah sebuah gagasan yang kuno. Menjadi anggota keluarga kerajaan adalah hak lahir seorang putri. Itu adalah identitasnya dan tidak ada yang bisa mengambil hak ini darinya. Demikian pula, takhta itu adalah untuk pewaris terlepas dari apakah pewaris itu laki-laki atau perempuan, jadi saya percaya bahwa wanita harus diijinkan naik takhta Kekaisaran Jepang.

    Reference: nbcnews.com/
    Reference: nytimes.com/
    *Featured Image: jp.fotolia.com/